RI Satu, com|Pekanbaru – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Rumah Dinas Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, yang berlokasi di Kota Pekanbaru, pada Senin, 15 Desember 2025. Penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya kegiatan penggeledahan tersebut. Ia menyampaikan bahwa hingga informasi ini disampaikan, tim penyidik KPK masih berada di lokasi untuk melakukan proses penyidikan.
“Benar, tim sedang melakukan kegiatan penggeledahan di rumah dinas SFH (SF Hariyanto),” ujar Budi Prasetyo saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Senin (15/12/2025).
Menurut Budi, penggeledahan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan atas perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi yang sebelumnya telah ditangani oleh KPK. Perkara tersebut berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada awal November 2025.
Dalam OTT tersebut, KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai pihak yang diamankan terkait dugaan pemerasan. Selain Abdul Wahid, KPK juga mengamankan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau serta seorang staf ahli.
KPK menegaskan bahwa seluruh proses hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Lembaga antirasuah itu juga mengimbau seluruh pihak untuk kooperatif serta mendukung upaya penegakan hukum demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Hingga berita ini diterbitkan, KPK belum merinci barang bukti yang diamankan dalam penggeledahan tersebut dan menyatakan akan menyampaikan informasi lanjutan setelah seluruh rangkaian kegiatan penyidikan selesai.
Peristiwa ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat, mengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di Provinsi Riau.
Rilis: Tim
