PEKANBARU (RISATU.COM) – Jajaran Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau, Kamis (23/7/2026). Pertemuan ini dimanfaatkan untuk memperjuangkan sejumlah usulan prioritas agar masuk dalam agenda pembangunan tahun anggaran 2027, mulai dari penanganan abrasi hingga perbaikan infrastruktur jalan.
Dalam pertemuan tersebut, para anggota legislatif memaparkan berbagai persoalan mendesak di daerah pemilihan mereka. Anggota Komisi II, Hendra Jeje, menggarisbawahi daruratnya abrasi di Pulau Bengkalis yang kian mengancam garis pantai dan permukiman warga.
Dilanjutkan oleh Zamzami Harun yang menilai pentingnya evaluasi terhadap bangunan pemecah gelombang di Pulau Rupat agar proyek pesisir berikutnya jauh lebih efektif. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II, Tairan, mendorong pemanfaatan dana CSR perusahaan secara optimal guna membantu perbaikan akses jalan di kawasan Simpang Intan.
Ketua Komisi II Syafroni Untung menegaskan, meski ruang fiskal daerah terbatas, pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi masyarakat ini hingga mendapat perhatian dari pemerintah provinsi.
“Kami berharap usulan seperti penanganan abrasi dan peningkatan jalan provinsi di Bengkalis dapat menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Riau,” ungkap Syafroni.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Bidang Bina Marga PUPR Riau sekaligus Plt. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Heru Rizal, menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran menyebabkan penundaan pada beberapa program fisik tahun 2026.
Kendati demikian, pihak PUPR memastikan seluruh pokok pikiran dari DPRD Bengkalis akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam perumusan program tahun 2027. Selain itu, PUPR Riau terus mendorong sinergi dengan perusahaan swasta melalui skema CSR untuk mengatasi kerusakan jalan akibat kendaraan angkutan berat.
Agenda strategis ini turut membahas percepatan optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Dumai–Rohil–Bengkalis. Kedua belah pihak sepakat memperkuat koordinasi agar fasilitas air bersih tersebut dapat segera dirasakan oleh masyarakat secara merata. (Apoan/Inf)
