MK Larang Anggota Polri Aktif Menduduki Jabatan Sipil, Akademisi: Momentum Mengembalikan Netralitas Aparat

Keputusan ini melibatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengambil putusan. Tanggapan akademik disampaikan oleh Dr. Feliks Danggur, S.H., M.H., M.M, dosen Universitas Ma’arif Hasyim Latif (UMAHA). Pemerintah dan DPR juga tersorot karena selama ini dinilai lamban menetapkan regulasi terkait netralitas aparat.

Putusan MK disahkan pada tahun 2025 dan menjadi rujukan langsung bagi pemerintah dalam menata ulang mekanisme penugasan anggota Polri.

Putusan ditetapkan di Jakarta, sementara tanggapan akademik disampaikan di lingkungan Universitas Ma’arif Hasyim Latif (UMAHA), Jawa Timur.

Selama bertahun-tahun, batas antara institusi penegak hukum dan birokrasi sipil dianggap kabur akibat penugasan anggota Polri aktif ke berbagai jabatan pemerintahan. MK menilai praktik tersebut membuka peluang intervensi politik, melemahkan independensi Polri, dan menurunkan kepercayaan publik.

Dr. Feliks menjelaskan bahwa konstitusi sebenarnya telah memberikan batasan:
Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. “Ini artinya posisi Polri harus idealnya tetap berada pada ranah penegakan hukum, bukan ranah administrasi pemerintahan,” ujarnya.

Putusan MK menutup peluang penugasan Polri aktif ke jabatan sipil, namun pemerintah dan DPR masih memiliki pekerjaan besar untuk menyiapkan aturan turunan. Regulasi baru diperlukan agar masa transisi berjalan efektif dan tidak menimbulkan celah baru melalui mekanisme “penugasan khusus” atau interpretasi longgar lainnya.

Para pengamat menilai bahwa putusan ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat netralitas aparat dan menata ulang hubungan antara keamanan, kekuasaan politik, dan struktur birokrasi sipil. Implementasi yang tegas dinilai penting agar keputusan MK tidak berhenti pada tataran normatif.***

Sumber: jurnal online