PEKANBARU: (RISATU.COM) – Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Monitoring Indenpenden Transparansi Realisasi Anggaran Riau (DPW LSM MITRA RIAU) secara resmi telah menyampaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Revitalisasi 4,3 M dan Dana BOS Sejak mulai menjabat yang melibatkan Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Siak Hulu ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Jumat (20/10/2026) dan kini laporan tersebut telah di telaah oleh Kejati Riau dan di proses dengan melimpahkan di Kejari Kampar
Laporan tersebut dilayangkan setelah ditemukannya indikasi ketidaksesuaian serta adanya temuan Inspektorat dan temuan BPK yang disampaikan melalui kepala BPMP Riau dalam realisasi Revitalisasi Satuan Pendidikan UPT SMPN 6 Siak Hulu anggaran tahun 2025 dengan nilai anggaran kurang lebih 4,3 M. Bukan hanya itu, DPW LSM MITRA Riau juga sekaligus melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pada realisasi dana BOS sejak menjabat sebagai kepsek dari tahun 2020 – 2025.
Martinus Zebua, SH selaku Ketua DPW LSM Mitra Riau menyatakan bahwa langkah hukum ini diambil sebagai bentuk fungsi pengawasan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana yang bersumber dari negara di sektor pendidikan.
“Kami menyerahkan berkas laporan ini ke Kejati Riau beserta bukti-bukti pendukung lainnya termasuk hasil klarifikasi dari Kepala Balai BPMP Riau yang mengaku adanya temuan BPK dan temuan Audit Inspektorat. Dan kini telah di telaah dan di proses dilimpahkan di Kejari Kampar. kami berharap pihak Kejari Kampar dapat mengusut laporan ini secara profesional dan transparan dan Kejati Riau mengawasi, karena berdasarkan informasi yang kami terima, Kepsek tersebut royal dan banyak backing”. Ujar Ketua LSM Mitra Riau usai menerima surat pemberitahuan dari Kejati Riau.
Dalam berkas laporan tersebut, LSM Mitra Riau menguraikan sejumlah dugaan penyimpangan realisasi Revitalisasi dan realisasi dana BOS dari tahun 2020-2025 yang diduga merugikan keuangan negara.
Jika di periksa oleh BPK dan menemukan adanya kerugian negara, kemudian datang lagi pihak inspektorat mengaudit dan ada lagi temuan baru yang merugikan keuangan negara, tentu jika di periksa oleh APH dengan transparan dan detail, kami yakin pasti ada temuan baru lagi yang lebih fantastis nilainya. Kami tegaskan bahwa berdasarkan informasi terakhir, temuan Inspektorat masih belum mendapatkan tindak lanjut secara tuntas oleh pihak manajerial sekolah terkait.
Upaya Konfirmasi dan Asas Praduga Tak Bersalah, Hingga berita ini diturunkan pihak Kejari Kampar belum memberikan keterangan resmi mengenai pelimpahan Dugaan Korupsi ini dari Kejati Riau karena minimnya akses komunikasi.
Sementara itu, media ini masih terus berupaya menghubungi Kepala Sekolah SMPN 6 Siak Hulu beserta Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar untuk mendapatkan konfirmasi serta tanggapan resmi terkait substansi laporan tersebut, guna memenuhi hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ). (Ar, H)
Catatan Redaksi: Seluruh pihak yang disebutkan dalam laporan ini berhak memberikan klarifikasi.
