Pemprov Riau Pacu Inklusi Keuangan Lewat Rapat Pleno TPAKD 2025

- Jurnalis

Rabu, 26 November 2025 - 06:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RIsatu.com | PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan evaluasi perkembangan program inklusi keuangan sepanjang 2025 serta menyusun strategi percepatan akses keuangan untuk tahun berikutnya. Agenda tersebut dibahas dalam Rapat Pleno ke-2 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Provinsi Riau, yang berlangsung di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau, Rabu (26/11/2025).

 

Rapat pleno ini menjadi wadah strategis untuk meninjau capaian program 2025 dan merumuskan arah kebijakan TPAKD tahun 2026, khususnya terkait upaya perluasan akses keuangan yang inklusif dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 

Asisten II Setdaprov Riau Helmi D menegaskan bahwa peran TPAKD sangat penting dalam mendukung prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Ia menekankan bahwa ekonomi kerakyatan, transformasi digital, serta pemberdayaan UMKM menjadi fokus utama pemerintah daerah.

 

“Kami menempatkan ekonomi kerakyatan, transformasi digital, dan pemberdayaan UMKM sebagai prioritas. Akses keuangan yang luas, aman, dan terjaga adalah penggerak paling penting untuk mencapai hal tersebut,” ujar Helmi.

Baca Juga :  DUKUNG KETAHANAN PANGAN LAPS NARKOTIKA RUMBAI LAKUKAN PENANAMAN BENIH MELON DAN CEK PERKEMBANGAN PEMBIBITAN LELE

 

Helmi menyampaikan bahwa UMKM akan sulit berkembang tanpa dukungan layanan keuangan yang maksimal. Karena itu, program TPAKD harus terintegrasi dengan agenda penurunan kemiskinan, peningkatan inklusi keuangan, serta penguatan sektor UMKM.

 

Ia menekankan agar setiap program benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Helmi menyoroti program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang dinilainya harus disertai edukasi dan pendampingan, bukan hanya bersifat administratif.

 

“Program KEJAR harus disertai dengan edukasi dan pendampingan, sehingga tidak hanya administratif tetapi juga berdampak,” tegasnya.

 

Sementara itu, Kepala Divisi Pengawasan Lembaga OJK Riau Elvira Azwan mengatakan bahwa rapat pleno menjadi momen penting untuk mengevaluasi capaian program sepanjang 2025. Hasil evaluasi tersebut, menurutnya, akan menjadi dasar penyusunan program yang lebih inovatif dan tepat sasaran pada 2026.

Baca Juga :  EDUKASI HUKUM BAGI PELAJAR, KALAPAS BANGKINANG AJAK GENERASI MUDA LINDUNGI MASA DEPAN

 

Elvira juga mengungkapkan masih adanya kesenjangan antara tingkat inklusi dan literasi keuangan masyarakat Riau. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan edukasi agar akses keuangan mampu benar-benar meningkatkan kesejahteraan.

 

“Inklusi keuangan bukan hanya seberapa banyak masyarakat memiliki rekening atau akses digital, tetapi bagaimana akses tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan,” jelasnya.

 

Selain itu, Elvira menegaskan pentingnya memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tepat sasaran, sehingga memberi dampak langsung kepada pelaku usaha. Melalui rapat pleno ini, Pemprov Riau dan OJK memastikan setiap program memiliki timeline, target, dan penanggung jawab yang jelas.

 

Hasil evaluasi dan penyusunan langkah strategis ke depan diharapkan dapat memperkuat ekosistem keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong perekonomian Riau menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan.  (Team)

Berita Terkait

Perkuat Koordinasi dan Sinergi, Kalapas Narkotika Rumbai Ikuti Pengarahan Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Riau Bersama Kepala UPT se-Riau
Wakapolres Binjai Laksanakan sholat Jumat Keliling, Pererat tali Silaturahmi Jaga Kamtibmas
Polres Langkat Perketat Pengawasan Jalur Transit dan Pelabuhan, Cegah TPPO dan PMI Nonprosedural
Kapolres Binjai Laksanakan Giat Subuh Keliling, Pererat Silaturahmi dengan Masyarakat
Bangun Sikap Disiplin dan Kebersamaaan Lapas Narkotika Rumbai Berikan Penguata Arahan kepada WBP
Polres Binjai Ungkap Kasus TPPO, Ibu Kandung Diduga Eksploitasi Seksual Anak Hingga Hamil 8 Bulan
KETUA KPPU DAN GUBERNUR JAWA BARAT PERKUAT SINERGI PERSAINGAN USAHA,  DUKUNG INVESTASI BERKUALITAS
Pererat Sinergi dan Matangkan Persiapan, Lapas Narkotika Rumbai Gelar Coffee Morning Sambut HUT ke-2 Kemenimipas
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 22:38 WIB

Perkuat Koordinasi dan Sinergi, Kalapas Narkotika Rumbai Ikuti Pengarahan Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Riau Bersama Kepala UPT se-Riau

Sabtu, 21 November 2026 - 14:33 WIB

Wakapolres Binjai Laksanakan sholat Jumat Keliling, Pererat tali Silaturahmi Jaga Kamtibmas

Sabtu, 21 November 2026 - 13:13 WIB

Polres Langkat Perketat Pengawasan Jalur Transit dan Pelabuhan, Cegah TPPO dan PMI Nonprosedural

Sabtu, 21 November 2026 - 13:08 WIB

Kapolres Binjai Laksanakan Giat Subuh Keliling, Pererat Silaturahmi dengan Masyarakat

Jumat, 20 November 2026 - 17:51 WIB

Polres Binjai Ungkap Kasus TPPO, Ibu Kandung Diduga Eksploitasi Seksual Anak Hingga Hamil 8 Bulan

Berita Terbaru