RIsatu.com | PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan evaluasi perkembangan program inklusi keuangan sepanjang 2025 serta menyusun strategi percepatan akses keuangan untuk tahun berikutnya. Agenda tersebut dibahas dalam Rapat Pleno ke-2 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Provinsi Riau, yang berlangsung di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau, Rabu (26/11/2025).
Rapat pleno ini menjadi wadah strategis untuk meninjau capaian program 2025 dan merumuskan arah kebijakan TPAKD tahun 2026, khususnya terkait upaya perluasan akses keuangan yang inklusif dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Asisten II Setdaprov Riau Helmi D menegaskan bahwa peran TPAKD sangat penting dalam mendukung prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Ia menekankan bahwa ekonomi kerakyatan, transformasi digital, serta pemberdayaan UMKM menjadi fokus utama pemerintah daerah.
“Kami menempatkan ekonomi kerakyatan, transformasi digital, dan pemberdayaan UMKM sebagai prioritas. Akses keuangan yang luas, aman, dan terjaga adalah penggerak paling penting untuk mencapai hal tersebut,” ujar Helmi.
Helmi menyampaikan bahwa UMKM akan sulit berkembang tanpa dukungan layanan keuangan yang maksimal. Karena itu, program TPAKD harus terintegrasi dengan agenda penurunan kemiskinan, peningkatan inklusi keuangan, serta penguatan sektor UMKM.
Ia menekankan agar setiap program benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Helmi menyoroti program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang dinilainya harus disertai edukasi dan pendampingan, bukan hanya bersifat administratif.
“Program KEJAR harus disertai dengan edukasi dan pendampingan, sehingga tidak hanya administratif tetapi juga berdampak,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Pengawasan Lembaga OJK Riau Elvira Azwan mengatakan bahwa rapat pleno menjadi momen penting untuk mengevaluasi capaian program sepanjang 2025. Hasil evaluasi tersebut, menurutnya, akan menjadi dasar penyusunan program yang lebih inovatif dan tepat sasaran pada 2026.
Elvira juga mengungkapkan masih adanya kesenjangan antara tingkat inklusi dan literasi keuangan masyarakat Riau. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan edukasi agar akses keuangan mampu benar-benar meningkatkan kesejahteraan.
“Inklusi keuangan bukan hanya seberapa banyak masyarakat memiliki rekening atau akses digital, tetapi bagaimana akses tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan,” jelasnya.
Selain itu, Elvira menegaskan pentingnya memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tepat sasaran, sehingga memberi dampak langsung kepada pelaku usaha. Melalui rapat pleno ini, Pemprov Riau dan OJK memastikan setiap program memiliki timeline, target, dan penanggung jawab yang jelas.
Hasil evaluasi dan penyusunan langkah strategis ke depan diharapkan dapat memperkuat ekosistem keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong perekonomian Riau menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. (Team)
