BANDUNG – Risatu.com|| Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat kerja sama dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat dan mengawasi pelaksanaan kemitraan.
Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergitas Bidang Persaingan Usaha dan Pengawasan Kemitraan di Provinsi Jawa Barat.
MoU tersebut ditandatangani Ketua KPPU *Gopprera Panggabean* dan Gubernur Jawa Barat *Dedi Mulyadi* pada pembukaan The 8th West Java Investment Forum 2026 di Bandung, Kamis, 19 November 2026.
Penandatanganan ini menjadi bagian penting untuk membangun ekosistem investasi yang tidak hanya mengejar nilai investasi, tetapi juga memastikan persaingan usaha yang sehat dan kesempatan berusaha yang setara.
Forum tersebut mempertemukan investor global dengan pelaku usaha lokal Jawa Barat, sehingga menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa persaingan usaha adalah aspek penting dalam agenda pembangunan ekonomi daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Dedi Mulyadi menekankan pentingnya transformasi ekonomi melalui pengembangan industri bernilai tambah, penguatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta investasi yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Gubernur juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur dan konektivitas untuk mendukung kawasan industri, distribusi logistik, pertanian, dan pariwisata. Seluruh agenda itu diarahkan agar investasi tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Menanggapi hal itu, Ketua KPPU Gopprera Panggabean menegaskan eratnya keterkaitan antara investasi dan persaingan usaha.
“Investasi dan persaingan usaha yang sehat tidak dapat dipisahkan. Kita tentu menginginkan semakin banyak investasi masuk ke Jawa Barat, industri semakin berkembang, dan lapangan kerja semakin terbuka. Namun, pertumbuhan tersebut juga harus didukung oleh pasar yang kompetitif, di mana setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Jangan sampai pertumbuhan investasi justru menciptakan hambatan bagi pelaku usaha lain atau menutup peluang bagi UMKM,” jelas Gopprera.
Melalui MoU ini, KPPU dan Pemprov Jabar akan memperkuat kolaborasi dalam tiga ruang lingkup utama, yaitu asistensi dan harmonisasi kebijakan, sosialisasi dan advokasi, serta pertukaran data dan/atau informasi.
Kerja sama ini diharapkan memastikan aspek persaingan usaha dipertimbangkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah, sekaligus memperkuat pengawasan kemitraan agar hubungan antara pelaku usaha besar dan UMKM berlangsung secara adil dan saling menguntungkan.
Komitmen tersebut sejalan dengan perkembangan iklim persaingan usaha di Jawa Barat. Berdasarkan Indeks Persaingan Usaha (IPU) tahun 2025, Jawa Barat mencatatkan nilai 5,76, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,01.
Capaian ini menjadi modal positif bagi Jawa Barat untuk terus memperkuat kualitas iklim usaha dan investasi.
Dalam menjalankan fungsi advokasi kebijakan, KPPU juga telah menyampaikan lima saran dan pertimbangan kepada Pemprov Jabar. Sejumlah isu yang menjadi perhatian antara lain pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), rencana Operasi Pasar Murah (OPM) kebutuhan pokok bersubsidi, dan kebijakan pembinaan penyedia jasa konstruksi daerah.
Di sisi pengawasan, sejak berdirinya Kantor Wilayah III KPPU pada 14 Mei 2019 yang mencakup wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, tercatat sebanyak 63 laporan telah diterima.
Khusus sepanjang tahun 2026, terdapat 20 laporan yang terdiri atas 19 laporan terkait persaingan usaha dan satu laporan terkait kemitraan.
KPPU memandang investasi berkualitas membutuhkan ekosistem usaha yang memberikan kepastian, keterbukaan, dan kesempatan yang adil bagi seluruh pelaku usaha.
Karena itu, pembangunan industri, penguatan infrastruktur, pengembangan sektor pangan dan logistik, serta peningkatan peran UMKM perlu berjalan seiring dengan terpeliharanya persaingan usaha yang sehat.
Penandatanganan MoU di hadapan komunitas investor dalam forum WJIF 2026 menjadi penegasan komitmen KPPU dan Pemprov Jabar bahwa pertumbuhan investasi harus disertai perhatian terhadap kualitas persaingan di pasar.
Jawa Barat diharapkan tidak hanya menjadi tujuan investasi yang menarik, tetapi juga menjadi daerah dengan iklim usaha yang kompetitif, inklusif, dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pelaku usaha.
( kaperwil // Zairul Anwar )









