Cegah Karhutla di Lahan Gambut, Wabup Meranti Perintahkan Konsolidasi Berjenjang hingga Desa

- Jurnalis

Senin, 10 Agustus 2026 - 14:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

MERANTI – (Risatu.com) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul meningkatnya kerentanan wilayah yang didominasi lahan gambut.

 

Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan serta larangan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran yang dipimpin Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, di Ruang Rapat Bappedalitbang Kepulauan Meranti, Senin (10/8/2026).

 

Dalam rapat tersebut, Muzamil meminta seluruh jajaran pemerintahan di tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan memperkuat deteksi dini serta melakukan pencegahan secara bersama-sama.

 

Ia memberikan tenggat waktu kepada seluruh camat untuk segera melakukan konsolidasi dengan kepala desa, lurah, unsur Muspika/Upika, serta organisasi dan elemen masyarakat di tingkat kecamatan.

 

“Selambat-lambatnya Selasa, 11 Agustus 2026, seluruh camat harus sudah mengumpulkan kepala desa, lurah, Muspika/Upika dan unsur organisasi di tingkat kecamatan untuk membahas langkah penanganan serta deteksi dini karhutla,” tegas Muzamil.

 

Arahan tersebut selanjutnya harus diteruskan secara berjenjang. Kepala desa dan lurah diminta mengumpulkan kepala dusun, RT dan RW guna memastikan upaya pencegahan benar-benar berjalan hingga tingkat lingkungan masyarakat.

 

Hasil rapat dan langkah penanganan di tingkat kecamatan maupun desa juga diminta dilaporkan secara berjenjang kepada pemerintah daerah untuk kemudian menjadi bagian dari pelaporan kepada pemerintah pusat.

 

Muzamil juga meminta agar upaya pencegahan karhutla tidak hanya dilakukan melalui aparat pemerintahan, tetapi melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Baca Juga :  Capaian UHC Lewati 100 Persen, Besok Pemko Pekanbaru Terima Penghargaan Nasional

 

Salah satunya dengan menggandeng Dewan Dakwah agar menyampaikan imbauan kepada masyarakat mengenai larangan membakar sampah secara sembarangan, khususnya di sekitar permukiman dan pekarangan.

 

Pesan tersebut diharapkan dapat disampaikan melalui khotbah salat Jumat sehingga edukasi mengenai bahaya pembakaran terbuka dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

 

Menurutnya, pencegahan harus dimulai dari hal-hal kecil di lingkungan tempat tinggal. Pembakaran sampah maupun aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar berpotensi menjadi sumber api yang sulit dikendalikan, terlebih ketika kondisi lahan kering.

 

“Jangan sampai aktivitas membakar di sekitar rumah dilakukan sembarangan. Pencegahan harus kita mulai dari lingkungan masyarakat, karena wilayah kita didominasi lahan gambut yang sangat rentan terhadap kebakaran,” ujarnya.

 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan perhatian khusus terhadap ancaman karhutla karena karakteristik wilayahnya yang didominasi lahan gambut.

 

Api di lahan gambut tidak hanya berpotensi membakar permukaan, tetapi dapat menjalar dan bertahan di bawah permukaan tanah sehingga membutuhkan penanganan yang lebih sulit.

 

Karena itu, deteksi dini menjadi salah satu strategi utama yang ditekankan dalam rapat koordinasi tersebut. Pengawasan diminta dilakukan terhadap setiap potensi risiko, termasuk di kawasan permukiman dan lingkungan sekitar masyarakat.

 

Muzamil juga mengingatkan bahwa karhutla dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan, lingkungan dan perekonomian.

 

Asap akibat kebakaran dapat menurunkan kualitas udara, mengganggu aktivitas masyarakat serta berdampak terhadap kesehatan. Di sisi lain, kerusakan lingkungan dan sumber air bersih juga menjadi ancaman yang harus diantisipasi.

Baca Juga :  WALHI NTT Kritik Kegagalan Negara Terkait Penyelundupan Komodo di Manggarai Timur

 

“Jaga hutan, jaga lingkungan, dan jaga masa depan anak cucu kita,” katanya.

Untuk mempercepat koordinasi apabila ditemukan titik rawan maupun potensi kebakaran, pemerintah daerah mendorong pembentukan forum komunikasi dan kolaborasi secara berjenjang.

Salah satu langkah yang dibahas adalah pembentukan grup komunikasi WhatsApp mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa dan lingkungan masyarakat.

 

Dengan sistem komunikasi tersebut, informasi mengenai potensi kebakaran diharapkan dapat diterima dengan cepat sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum api meluas.

 

Selain pemerintah, upaya pencegahan juga akan melibatkan perusahaan, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat serta unsur masyarakat lainnya.

 

Penegakan hukum terhadap aktivitas yang melanggar ketentuan terkait karhutla juga akan dioptimalkan bersamaan dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama seluruh camat yang hadir. Pembahasan diarahkan untuk menyusun langkah pencegahan yang lebih konkret sesuai dengan kondisi dan potensi kerawanan di masing-masing wilayah kecamatan.

 

Muzamil berharap konsolidasi yang dilakukan secara cepat dan berjenjang tersebut mampu meningkatkan kewaspadaan masyarakat sekaligus mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

 

“Harapan kita, dengan imbauan dan langkah pencegahan yang dilakukan secara serentak, masyarakat semakin sadar dan tidak melakukan pembakaran secara sembarangan. Jangan menunggu api membesar, pencegahan harus dilakukan sejak dini,” pungkasnya.  (Hertino)

Berita Terkait

PERKUAT DETEKSI DINI LAPAS NARKOTIKA RUMBAI LAKSANAKAN RAZIA DAN CEK URINE TERHADAP WBP
MERAJUT KEBERSAMAAN LEWAT SEPAKBOLA LAPAS NARKOTIKA RUMBAI VS PEKANBARU SELECTION
Kantor DPD GWI Riau Disurvei Kesbangpol, Administrasi Dinyatakan Lengkap
SARMA “Biarlah Majelis Hakim Memberikan Kepada Jaksa Untuk Memberikan Pendapat”
Kapolres Binjai Tegaskan Komitmen Berantas Narkoba, Tiga Pengedar Diamankan dengan 6,82 Gram Sabu
Lapas Pekanbaru Ikuti Rapat Anev Ditjenpas Dan Koordinasi Pembentukan Pusat Rehabilitasi, Perkuat Sinergi Dan Kinerja Pemasyarakatan
Di Minta Kepada Instansi Yang terkait Dinas Perijinan Dan industri Juga Dinas DLH Kab Bengkalis”,   Agar Turun Kelapangan Cek Pengusaha Tempe Desa Wonosari
MEMASTIKAN PROSES PEMENUHAN HAK INTEGRASI WBP LAPAS NARKOTIKA RUMBAI BERSAMA KANTOR WILAYAH MENGGELAR SIDANG TPP
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 9 Oktober 2026 - 11:14 WIB

PERKUAT DETEKSI DINI LAPAS NARKOTIKA RUMBAI LAKSANAKAN RAZIA DAN CEK URINE TERHADAP WBP

Jumat, 9 Oktober 2026 - 11:08 WIB

MERAJUT KEBERSAMAAN LEWAT SEPAKBOLA LAPAS NARKOTIKA RUMBAI VS PEKANBARU SELECTION

Kamis, 8 Oktober 2026 - 18:27 WIB

Kantor DPD GWI Riau Disurvei Kesbangpol, Administrasi Dinyatakan Lengkap

Kamis, 8 Oktober 2026 - 12:52 WIB

SARMA “Biarlah Majelis Hakim Memberikan Kepada Jaksa Untuk Memberikan Pendapat”

Kamis, 8 Oktober 2026 - 07:45 WIB

Kapolres Binjai Tegaskan Komitmen Berantas Narkoba, Tiga Pengedar Diamankan dengan 6,82 Gram Sabu

Berita Terbaru