MERANTI – ( RI-1)Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus mendorong percepatan kesiapan Sarana Pendukung Program Gizi, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, saat menerima kunjungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau di Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jum’at (14/8/2026).
Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan infrastruktur dan kelengkapan sejumlah SPPG yang akan mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Dalam kegiatan tersebut, tim BPKP Provinsi Riau turut didampingi Koordinator Wilayah (Korwil) serta pihak SPPG. Berdasarkan hasil peninjauan awal, secara umum kesiapan fasilitas yang telah dibangun dinilai cukup memadai, meskipun masih terdapat sejumlah catatan yang perlu segera ditindaklanjuti.
“Alhamdulillah sudah terbangun, tinggal sisa-sisanya saja untuk SPPG 3T. Mudah-mudahan secepatnya dapat diselesaikan,” ujar perwakilan BPKP Provinsi Riau.
BPKP juga menyampaikan bahwa hasil peninjauan masih akan didalami lebih lanjut. Beberapa catatan berkaitan dengan kesiapan fasilitas dan kesesuaian komponen pembiayaan menjadi perhatian agar pelaksanaan SPPG dapat berjalan sesuai ketentuan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kesesuaian harga atau komponen pembiayaan SPPG dengan ketentuan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN). Selain itu, BPKP menemukan adanya fasilitas SPPG yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
“Untuk beberapa harga SPPG harus sesuai dengan ketentuan BGN. Ada juga yang belum membuat IPAL, sehingga itu menjadi catatan dan diminta untuk segera dilengkapi,” jelasnya.
Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kesiapan SPPG, khususnya yang berada di wilayah 3T.
Pemkab, kata Muzamil, juga terus berkomunikasi dengan para mitra yang terlibat dalam persiapan SPPG. Selain memastikan kesiapan bangunan, pemerintah daerah turut melihat kebutuhan infrastruktur dan kelengkapan fasilitas di dalam SPPG.
“Untuk perencanaan 3T, kami melakukan perlengkapan terhadap kebutuhan 3T tersebut. Kami juga sering didatangi para mitra. Kami mencoba menghitung kebutuhan infrastrukturnya dan mengecek kelengkapan yang ada di dalam SPPG,” kata Muzamil.
Menurutnya, wilayah 3T menjadi perhatian khusus karena masyarakat di daerah tersebut memiliki kebutuhan yang cukup besar terhadap akses program pemenuhan gizi. Kondisi geografis Kepulauan Meranti yang terdiri dari wilayah kepulauan juga menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan fasilitas dan pelayanan.
Muzamil menegaskan, Pemkab Meranti akan terus mendorong agar berbagai kendala yang masih ditemukan dapat segera diselesaikan, termasuk persoalan mekanisme pembayaran dan kelengkapan fasilitas.
“Kami juga meminta dukungan untuk persoalan perubahan pembayaran tersebut. Karena itu, untuk masalah 3T ini harus tetap dilaksanakan,” tegasnya.
Muzamil menilai keberadaan SPPG di wilayah 3T sangat penting. Menurutnya, masyarakat di wilayah tersebut justru menjadi kelompok yang membutuhkan perhatian lebih dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi.
“Sebetulnya yang paling membutuhkan itu di wilayah 3T. Kalau untuk wilayah kota masih banyak kendalanya. Yang sangat membutuhkan justru di wilayah 3T yang sampai sekarang belum terlaksana,” ungkapnya.
Ia berharap seluruh pihak dapat memperkuat koordinasi dan memberikan dukungan terhadap percepatan penyelesaian SPPG 3T di Kepulauan Meranti.
Pemerintah daerah juga akan menindaklanjuti berbagai catatan hasil peninjauan BPKP, sehingga fasilitas yang masih membutuhkan penyempurnaan dapat segera dilengkapi.
“Kami akan terus melakukan koordinasi dan menindaklanjuti catatan yang disampaikan. Harapannya, SPPG 3T dapat segera selesai dan program pemenuhan gizi dapat terlaksana serta memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah 3T Kepulauan Meranti,” pungkas Muzamil. (Hertino)
