PEKANBARU (RISATU.COM) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2026 Kota (Pemko) Pekanbaru, akhirnya disahkan sebesar Rp3,049 triliun lebih.
Pengesahan berlangsung dalam rapat paripurna dengan agenda Laporan Badan Anggaran DPRD Kota Pekanbaru Terhadap Pembahasan Ranperda Kota Pekanbaru tentang APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2026, bertempat di ruang Balai Payung Sekaki gedung DPRD setempat, Sabtu (17/1/2026) malam.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Muhammad Isa Lahamid didampingi tiga Wakil Ketua di antaranya Tengku Azwendi Fajri, Dikky Suryadi Khusaini dan Andry Saputra.
Sementara dari Pemko Pekanbaru, paripurna dihadiri secara langsung oleh Walikota H Agung Nugroho SE MM dan Wakil Walikota H Markarius Anwar ST M.Arch.
Kemudian hadir juga Pj Sekdako Drs Ingot Ahmad Hutasuhut, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD dan camat di lingkungan Pemko Pekanbaru.
Usai paripurna, Walikota Agung menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD khususnya badan anggaran (banggar) yang telah bekerja keras bersama TAPD dalam membahas dan menyusun APBD 2026 hingga disahkan sebesar Rp3,049 triliun lebih.
“Kami pemerintah kota mengucapkan terima kasih banyak kepada anggota DPRD khususnya badan anggaran yang sudah membahas APBD ini dengan begitu rinci, tertib dan tentu menaati aturan,” ucapnya.
Dikatakan Walikota Agung, APBD senilai Rp3,049 triliun lebih itu akan segera diajukan ke pemerintah provinsi untuk dievaluasi oleh Gubernur Riau.
“Untuk itu, kita akan menunggu hasil evaluasi provinsi. Setelah itu baru bisa kita laksanakan untuk pembangunan di Kota Pekanbaru,” ujarnya.
Dijelaskan Walikota Agung, dalam APBD 2026 memiliki program prioritas terutama untuk peningkatan pelayanan publik, penguatan infrastruktur perkotaan, serta peningkatan ekonomi masyarakat dan UMKM.
Kemudian pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan kepemudaan. Lalu penguatan di bidang keagamaan, sosial dan budaya Melayu yang merupakan jati diri Kota Pekanbaru.
“Kita berkomitmen untuk menggunakan dan melaksanakan APBD secara transparan dan bertanggung jawab. APBD 2026 harus benar-benar dirasakan dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat,” tutup Walikota Agung.
